Pembentukan Republik Indonesia Serikat

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penulisan makalah ini bahwa terbentunya RIS ialah hasil dari perundingan KMB di Dan Haag Belanda. Pada tanggal 29 Oktober 1949 dapat ditandatangani Piagam Persetujuan Konstitusi RIS. Piagam persetujuan konferensi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO. Hasil keputusan KMB diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya KNIP bersidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil-hasil itu. Pembahasan hasil KMB oleh pihak KNIP dilakukan melalui pemungutan suara dengan KNIP menerima hasil KMB.

Salah satu keputusan KMB di Den Haag Belanda adalah Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia serikat. Untuk menjadi RIS tersebut, KNIP dan DPR mengadakan sidang di Jakarta. Sidang tersebut berhasil menyetujui naskah konstitusi untuk RIS yang dikenal sebagai UUD RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan sidang pemilihan Presiden RIS di Gedung Kepatihan, Yogyakarta oleh wakil dari enam belas negara bagian. Sidang itu dipimpin oleh Muh. Roem dan anak Agung Gede Agung. pada tanggal 14 Desember 1949 para wakil pemerintah yang menjadi bagian dari RIS.

Pada tanggal 14 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Akhirnya, Ir. Soekarno terpilih sebagai presiden, kemudian dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Tanggal 17 Desember 1949 diadakan upacara pelantikan Presiden RIS di Bangsal Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Drs Moh. Hatta menjadi perdana menteri yang akan memimpin kabinet RIS. Berdasarkan UUD RIS maka DPR RIS terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara yang disebut senat. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Presiden hanya mempunyai wewengang untuk mengesahkan hasil keputusan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri.

Pada tanggal 20 Desembar 1949 Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, melantik Kabinet yang terdiri atas Para teknokrat, yang di dukung partai Politik. Sembilan Menteri dari kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Hatta berasal dari Republik Indonesia, sedangkan lima yang lain dari BFO. Dalam undang-undang republik indonesia serikat (RIS), setiap negara bagian, yang mula-mula berjumlah enam belas, mempunyai dua orang Wakil dalam senat, sedangkan Rakyat pemilih mempunyai wakil mereka dalam parlemen (sementara). Sesuai dengan keputusan KMB, angkatan perang RIS (APRIS) terdiri dari unsur-unsur TNI dan KNIL. Setahap demi setahap birokrasi pemerintahan mulai berjalan. Lambang negara, Bhineka Tunggal Ika, diresmikan oleh kabinet RIS (11 Januari 1950).

Hubungan diplomasi resmi pun dibuka. Sebagai tanda terima kasih atas dukungan Politik yang diberikan terhadap perjuangan Indonesia, Presiden Soekarno pun mengadakan kunjungan resmi ke India, Pakistan, dan Burma (24 Januari - 2 Februari 1950). Mr. Moh. Roem, Menteri Negara Tanpa Portofolio, diangkat sebagai Komisaris tinggi di Negeri Belanda, Hans Max Hirschfeld, penasehat keuangan dan ekonomi kabinet, diangkat sebagai komisaris Tinggi Belanda untuk Indonesia. Negara-negara lain pun membuka kedutaan besar mereka. Dengan segala perlengkapan Kenegaraan Republik Indonesia serikat, yang berdaulat penuh, kini telah siap untuk menjadi negara nasional, yang demokratis dan modern. Tetapi RIS tak pernah bisa diterima dengan sepenuh hati oleh para pejuang Kemerdekaan. karena itulah tugas kabinet Hatta sangat berat sensitif.

Beban hutang yang dilimpahkan oleh KMB kepada RIS cukup menahan usaha rehabilitas kehidupan ekonomi rakyat, Sanering, yang di kenal dengan Gunting Sjafruddin terpaksa dilakukan. Mata uang yang bernilai diatas Rp 5,- dinyatakan hanya laku setengahnya, sedangkan yang setengah lagi dijadikan sebagai simpanan pada Negara. Situasi keamanan juga masih rawan. Konsolidasi TNI dan integrasi unsur KNIL kedalam Angkatan perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), dan hasrat politik untuk mengembalikan Negara Kesatuan serta masalah Irian Barat adalah hal-hal berat yang harus diatasi.